Pemeriksaan pelaksanaan APBD Candisari memiliki peran yang sangat penting dalam pengawasan keuangan daerah. APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan instrumen utama dalam pengelolaan keuangan daerah. Candisari sendiri merupakan salah satu kelurahan di kota Semarang yang memiliki anggaran yang cukup besar untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.

Menurut Bambang Suharto, seorang pakar keuangan daerah, pemeriksaan pelaksanaan APBD Candisari harus dilakukan secara teliti dan berkala untuk memastikan bahwa anggaran yang telah disusun benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat. “Pemeriksaan ini tidak hanya sekedar formalitas belaka, namun merupakan langkah penting dalam mencegah terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan anggaran,” ujarnya.

Dalam setiap pelaksanaan APBD Candisari, transparansi dan akuntabilitas harus menjadi fokus utama. Hal ini sejalan dengan pendapat Agus Widodo, seorang ahli tata kelola keuangan daerah, yang menekankan pentingnya keterbukaan informasi dalam setiap tahapan pengelolaan anggaran daerah. “Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana anggaran yang dikelola oleh pemerintah daerah digunakan. Oleh karena itu, pemeriksaan pelaksanaan APBD Candisari harus dilakukan secara transparan,” kata Agus.

Pemeriksaan pelaksanaan APBD Candisari juga dapat menjadi sarana untuk mendeteksi potensi kerugian keuangan daerah. Hal ini disampaikan oleh Sri Wulandari, seorang auditor independen yang sering kali terlibat dalam pemeriksaan APBD di berbagai daerah. Menurutnya, dengan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh, potensi kerugian seperti mark up harga, penggunaan fiktif, atau penyalahgunaan wewenang bisa diminimalisir. “Pemeriksaan yang baik akan membantu pemerintah daerah menghemat anggaran dan menghindari kerugian yang tidak perlu,” paparnya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran penting pemeriksaan pelaksanaan APBD Candisari dalam pengawasan keuangan daerah tidak boleh dianggap remeh. Melalui pemeriksaan yang teliti dan transparan, diharapkan pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan dengan efektif dan efisien demi kesejahteraan masyarakat.