Meningkatkan transparansi keuangan di Candisari melalui Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan langkah penting dalam upaya memastikan pengelolaan keuangan yang baik dan akuntabel di tingkat lokal. Transparansi keuangan adalah kunci untuk mencegah terjadinya korupsi dan penyalahgunaan keuangan yang dapat merugikan masyarakat.

Menurut Bambang Widjojanto, mantan Deputi Pemberantasan KPK, transparansi keuangan adalah upaya untuk menunjukkan kepada masyarakat bagaimana uang negara digunakan dan dipertanggungjawabkan. “Dengan adanya transparansi keuangan, masyarakat dapat memastikan bahwa dana publik tidak disalahgunakan dan digunakan sesuai dengan peruntukannya,” ujarnya.

BPK memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan transparansi keuangan di Candisari. Melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK, dapat terungkap apakah pengelolaan keuangan di Candisari telah dilakukan dengan baik atau masih terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki.

Menurut Agus Joko Santoso, Ketua BPK, transparansi keuangan di Candisari akan membantu dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. “Dengan adanya transparansi keuangan, masyarakat dapat memantau dan mengevaluasi penggunaan dana publik sehingga tercipta tata kelola keuangan yang baik dan akuntabel,” ujarnya.

Selain itu, transparansi keuangan juga dapat memperkuat pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada masyarakat. Dengan menunjukkan secara jelas bagaimana dana publik digunakan, pemerintah daerah dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja dan integritasnya.

Dengan demikian, upaya meningkatkan transparansi keuangan di Candisari melalui BPK merupakan langkah yang sangat tepat dalam memastikan pengelolaan keuangan yang baik dan akuntabel di tingkat lokal. Semua pihak, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat, perlu bekerja sama untuk menciptakan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel demi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.